BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara, terletak antara 3° - 6° lintang selatan dan 120° - 124°
bujur timur, merupakan wilayah daratan dan
kepulauan; berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Tengah, di sebelah timur dengan
Laut Banda, di sebelah selatan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat
dengan Teluk Bone.
Wilayah
Propinsi Sulawesi Tenggara mencakup wilayah seluas
38.140 kilometer persegi. Tata guna lahan pada tahun 1990 meliputi areal
hutan seluas 25.668 kilometer persegi atau 67,3 persen, areal semak belukar seluas 4.195 kilometer persegi atau 11
persen, areal padang rumput seluas 3.700 kilometer persegi atau 9,7 persen,
areal ladang seluas 1.220 kilometer persegi atau 3,2 persen, dataran tinggi
seluas 1.335 kilometer persegi atau 3,5 persen, areal sawah 610 kilometer
persegi atau 1,6 persen, areal perkebunan seluas 191 kilometer persegi atau 0,5
persen, areal pemukiman seluas 648 kilometer persegi atau 1,7 persen, dan areal
budi daya lainnya 572 kilometer persegi
atau 1,5 persen dari seluruh luas wilayah.
Propinsi
Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan pegunungan,
dan berada pada ketinggian antara 500 - 2.800
meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki beberapa sungai yang relatif
besar yang merupakan sumber pengairan, antara lain Sungai Konaweha, Lambandia,
Matarombeo, Lasolo, dan Watanakole. Iklim daerah Sulawesi Tenggara termasuk
tropis yang dipengaruhi oleh angin laut sehingga curah hujan cukup tinggi dan
merata setiap tahunnya beragam antara 1.000 - 2.500 milimeter. Suhu udara
beragam antara 20°Celcius - 34°Celcius. Dengan kondisi fisik seperti tersebut
di atas, beberapa kawasan di propinsi ini mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana, antara lain erosi tanah,
banjir, dan kebakaran hutan.
Lahan
di Propinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan
pertanian, pertambangan, dan industri. Selain itu, di propinsi tersebut masih
terdapat potensi yang cukup besar untuk pengembangan kehutanan,
perikanan laut, perikanan darat dan
pertambangan.
Pada tahun 1990
penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara berjumlah
1.357.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk 36 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat
penduduknya adalah Kabupaten Buton dengan kepadatan 61 jiwa per
kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kolaka dengan kepadatan rata-rata 23 jiwa per kilometer
persegi. Penduduk yang tinggal di wilayah
perkotaan berjumlah 229.826 orang atau 17,0 persen dari jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini
mengalami peningkatan yang cukup
berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 8,93 persen per tahun.
Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 907.706 orang (67,25
persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja
547.166 orang dan angkatan kerja yang
bekerja sebanyak 539.542 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja
tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (68,8 persen). Sisanya
terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (7,9 persen) dan jasa
(23,3 persen).
Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan
budaya yang beranekaragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi,
seni, budaya, dan Bahasa. Masyarakat Sulawesi Tenggara terdiri
atas berbagai suku antara lain, suku
Buton, Muna, Bugis, Kalisusu, Toraja, Maronene,
Tolaki, Wolio, dan Wowonii, serta suku lainnya yang masing-masing
memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (94,95 persen), dan
selebihnya beragama Kristen (2,04 persen), dan agama lainnya (3,1 persen).
Secara
administratif Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara terdiri atas 4 kabupaten daerah
tingkat II, yakni kabupaten Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton. Dalam wilayah
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
terdapat 2 kota administratif, yakni
Kendari sebagai ibukota propinsi dan Bau Bau, dan 64 wilayah kecamatan, serta
809 desa dan kelurahan.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Adapu yang menjadi permasalahan malam makalh ini
adala
1.
Untukmengetahui
sejauh mana perhatian pemerintah terhadap tingkat perkembangan hasil pertanian
di Sulawesi tenggara
2.
Bagai mana
tata cara pelaksanaan ke arsipan di Sulawesi tenggara tentang pengolalaan hasil
pertanian pada kantor dinas pertanahan di Sulawesi tenggaa
BAB
II
PAMBAHASAN
2.1 PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DALAM PJP I
Laju pertumbuhan
ekonomi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang relatif cepat tersebut didukung
oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 25,0 persen per tahun
antara tahun 1987 - 1992 dengan komoditas andalan kakao dan kayu gergajian.
Dalam periode 1983 -
1990 laju pertumbuhan PDRB tercatat sebesar 8,6 persen per tahun. Sektor yang
menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor industri pengolahan
(24,8 persen); sektor listrik, gas, dan air minum (16,0 persen); serta sektor
perdagangan, hotel, dan restoran (11,6 persen).
PDRB nonmigas per
kapita pada tahun 1990 menurut harga konstan tahun 1983 di propinsi ini telah
mencapai Rp394 ribu, yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan
tahun 1983 yang besarnya Rp285 ribu, atau meningkat dengan laju
pertumbuhan rata-rata sebesar 4,72 persen per tahun.
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial
telah menghasilkan tingkat kesejahteraan
sosial yang lebih baik yang ditunjukkan
oleh berbagai indikator. Jumlah
penduduk melek huruf meningkat dari 52,57 persen pada tahun 1971 menjadi 82,36
persen pada tahun 1990, angka
kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 145 pada tahun 1971 menjadi
68 pada tahun 1990, dan usia harapan hidup penduduk meningkat dari 45,9 tahun
pada tahun 1971 menjadi 60,4 tahun pada tahun 1990.
Peningkatan kesejahteraan itu didukung oleh peningkatan pelayanan
kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah
ada 12 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 666 buah, dan
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 382 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan
72,5 kilometer persegi dan dengan
penduduk yang dilayani sebanyak 3.532 orang per puskesmas termasuk
puskesmas pembantu. Jika dibandingkan dengan keadaan 1972, jumlah puskesmas
baru mencapai 27 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 1.025,4
kilometer persegi dan dengan penduduk yang
dilayani sebanyak 27.267 orang per puskesmas.
Tingkat pendidikan rata-rata di Propinsi Sulawesi Tenggara telah
menunjukkan peningkatan yang diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah
dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 107 persen, dibandingkan tahun
1972 yang baru mencapai 85,1 persen. Angka
partisipasi tahun 1992 tersebut sama tinggi
dengan tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen pada tahun 1992. Tingkat partisipasi pendidikan
ini didukung oleh ketersediaan
sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 1.673 unit SD. Pada tahun 1972 jumlah SD baru
mencapai 650 unit. Peningkatan jumlah
SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992
tercatat 12.981 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 19 murid.
Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara didukung oleh pembangunan prasarana dan sarana yang dilaksanakan,
baik oleh
pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah
tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah
dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi
dermaga penyeberangan dan jaringan jalan yang mencapai 6.517 kilometer dengan
tingkat kepadatan sebesar 199,7 kilometer per 1.000 kilometer persegi.
Ketersediaan prasarana transportasi laut bagi
daerah Sulawesi Tenggara juga sangat
penting mengingat banyaknya daerah pantai dan kepulauan. Pelayaran dari dan ke berbagai pulau yang jaraknya
relatif besar umumnya telah dilayani secara rutin baik oleh pelayaran
perintis, maupun pelayaran swasta dan rakyat
setempat. Penyediaan prasarana pelabuhan laut di Kendari dan empat pelabuhan
laut lainnya terus ditingkatkan, selain itu prasarana transportasi udara juga mengalami peningkatan. Transportasi udara di
Sulawesi Tenggara dilayani empat bandar udara (bandara), dan satu diantaranya
adalah Bandar Udara Wolter Monginsidi di Kendari yang merupakan bandar udara
utama yang pada saat ini dapat didarati oleh pesawat jenis F-28, bandar
udara lainnya merupakan pelabuhan udara
perintis, terdapat di Buton, Muna, dan Kendari Selatan.
Di
bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana
pengairan seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan
irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 50.000 hektare
sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian. .
Penyediaan
prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN)
Wilayah VIII yang meliputi juga
Propinsi Sulawesi Selatan, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 378 megawatt.
Investasi yang dilakukan Pemerintah di Propinsi
Sulawesi Tenggara melalui anggaran
pembangunan yang dialokasikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran
pembangunan
yang berupa dana bantuan pembangunan daerah
(Inpres) dan dana sektoral melalui
daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V berjumlah
masing-masing mencapai Rp422,6 miliar dan Rp720,7 miliar.
Perkembangan
pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan
rata-rata pertumbuhan selama Repelita V
kurang lebih 14,96% per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari
Rp3,1 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp4,9 miliar pada tahun 1993/94.
Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan Bantuan Pembangunan Daerah
dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) tingkat I Sulawesi Tenggara. Pada tahun pertama Repelita V belanja
pembangunan daerah berjumlah Rp776,8 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V
meningkat menjadi Rpl.559,3 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan
digunakan untuk membangun prasarana khususnya prasarana perhubungan.
Meskipun masih relatif kecil,
investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari
jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui
Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 9 proyek penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp286,1 miliar dan 6 proyek penanaman modal
asing (PMA) dengan nilai US$74,1 juta.
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah
tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan
RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten/kotamadya
(RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses
untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
2.2 TANTANGAN,
KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN
Pembangunan daerah tingkat I Sulawesi Tenggara
selama PJP I telah memberikan
hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya
kegiatan perekonomian didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan
sarana pembangunan daerah, meningkatnya
taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat
termasuk pendidikan dasar dan kesehatan.
Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.
Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara selama PJP I, dalam PJP II
akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang
akan dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan.
1. Tantangan
Dalam PJP I telah
banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Sulawesi
Tenggara. Namun, secara keseluruhan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan
oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas perkapita dan laju
pertumbuhan PDRB nonmigas, angka melek huruf, dan angka harapan hidup relatif
rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Tenggara
adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
dan memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan
kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, dan produktif. Kondisi
ketenagakerjaan di Propinsi Sulawesi Tenggara
ditandai oleh besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian yang
produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang
terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri pengolahan dan jasa. Sektor
industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju
pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga
kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di propinsi ini kualitas tenaga kerja yang
tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan kualitas pasar tenaga kerja,
khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk
mempercepat laju pertumbuhan
ekonomi Propinsi Sulawesi Tenggara, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang
produktif dan berjiwa wiraswasta yang
mampu mengisi, menciptakan, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha.
Untuk meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi
yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat dan dunia
usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Sulawesi Tenggara harus mampu menarik
dunia usaha agar menanamkan modal dan mengembangkan potensi berbagai
sumber daya pembangunan di propinsi ini.
Dengan demikian, Propinsi Sulawesi Tenggara dihadapkan pada masalah
untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya
adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung
kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi
sebagai pusat pelayanan.
Pertumbuhan ekonomi yang ingin dipercepat
membutuhkan dukungan ketersediaan prasarana dasar yang memadai, antara
lain transportasi, tenaga listrik, pengairan,
air bersih, dan telekomunikasi.
Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana
dasar daerah Sulawesi Tenggara, tetapi belum
memenuhi kebutuhan maupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat.
Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Propinsi Sulawesi
Tenggara, diperlukan suatu sistem transportasi
antarmoda yang menekankan sistem transportasi regional, pelayaran
antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional, serta sistem
transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan
pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang
dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai.
Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah,
untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang
dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan transportasi
antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia
usaha, serta dilakukan secara terkoordinasi
dengan propinsi lainnya yang bertetangga.
Hasil
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kemajuan cukup baik.
Meskipun demikian, dengan kemajuan yang dicapai tersebut, propinsi ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan
tingkat kemajuan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi
Sulawesi Tenggara masih terdapat
kesenjangan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana.
Kondisi di atas menghadapkan Sulawesi Tenggara pada tantangan untuk
meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya serta jangkauan informasi
sampai ke seluruh pelosok daerah.
Pada tahun 1993,
jumlah desa tertinggal di propinsi masih cukup banyak, yaitu 327 desa atau 39,2
persen dari seluruh desa yang ada di
Sulawesi Tenggara. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini, merupakan
tantangan pula bagi pembangunan daerah Sulawesi Tenggara dalam PJP II,
khususnya Repelita VI.
Meningkatnya
intensitas pembangunan selain mengakibatkan peningkatan penggunaan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya,
juga menimbulkan kerusakan sumberdaya alam
dan menghasilkan limbah dalam jumlah yang makin meningkat. Hal ini
berakibat menurunnya kualitas dan daya
dukung lingkungan hidup. Dengan demikian,
pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa
merusak lingkungan dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin
pembangunan yang berkelanjutan.
Belum
mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya
koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan, merupakan tantangan yang
dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.
2. Kendala
Sebagai propinsi yang memiliki
karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas wilayah pegunungan dan
berbukit-bukit, upaya pembangunan daerah dihadapkan kepada berbagai kendala
yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah, terutama keterbatasan
ketersediaan lahan dan air yang berkualitas yang menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif khususnya
pertanian serta pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya
sistem transportasi. Propinsi ini mempunyai
jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan
dengan luas wilayahnya, terutama terhadap
pengembangan potensi sumber daya alam yang luas. Selain itu, persebaran
penduduk yang tidak merata dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah
merupakan kendala, baik bagi upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif
maupun bagi upaya melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.
3. Peluang
Hasil pembangunan yang telah dicapai propinsi ini
selama PJP I dapat menjadi modal dan
membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan
dalam PJP II. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi, kelembagaan yang telah terbentuk
dan berfungsi, peran serta masyarakat yang makin meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan
peluang yang dapat dikembangkan.
Propinsi Sulawesi
Tenggara memiliki potensi sumber daya alam
yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan
yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain adalah
pertanian, kehutanan, pertambangan dan galian industri, pertanian, industri,
dan pariwisata.
Sumber
daya perikanan dan hasil laut Propinsi Sulawesi Tenggara dinilai mempunyai potensi kandungan yang cukup besar dan
prospek yang sangat baik bagi pemenuhan permintaan pasar domestik dan
internasional dengan komoditas andalannya antara lain ikan cakalang, tuna,
teri, layang, dan ikan kerapu yang
terdapat di Londano, Bungkinalo, Lakare, Runa, dan Lasolo. Potensi kehutanan di propinsi ini terutama
dimiliki oleh Kabupaten Kolaka, Kendari, dan Muna dengan komoditas
antara lain kayu jati, kayu cendana,
kayu hitam, kayu rimba pooti, bakau, damar, dan rotan.
Di sektor pertambangan dan galian, Propinsi
Sulawesi Tenggara memiliki potensi berbagai mineral dan bahan galian terutama bahan logam seperti nikel di daerah
Pomala dan di Kolaka,
aspal di Buton serta bahan lainnya, seperti
chromit, pasir, batu koral, batu kali, marmer, batu gamping, serta tanah liat
yang tersebar dalam jumlah yang cukup besar untuk dikembangkan.
Industri, baik yang berbasis sumber
daya alam khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil kelautan maupun
yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seperti industri maritim
dan perkapalan, serta bioteknologi dan akuakultur, memiliki potensi untuk
dikembangkan.
Pariwisata juga merupakan sektor yang
berpeluang untuk dikembangkan. Potensi wisata alam, bahari, agrowisata, dan
budaya dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan
pemandangan alam Propinsi Sulawesi Tenggara
yang memiliki rona alam bergunung-gunung, garis pantai yang panjang, pulau-pulau, dan taman
lautnya, serta latar belakang sejarah dan
keanekaragaman tradisi, seni, dan budaya setempat yang unik dan menarik.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial
di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan
kemajuan cukup baik. Meskipun demikian, dengan kemajuan yang dicapai tersebut,
propinsi ini masih relatif
tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata
nasional. Di samping itu, di Propinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat kesenjangan antargolongan
masyarakat dan antardaerah, antara lain
karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana. Kondisi di atas
menghadapkan Sulawesi Tenggara pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan,
dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan
pelayanan sosial lainnya serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok
daerah.
